Peraturan & Perundang - Undangan Indonesia ; Peraturan Pemerintah, Undang - Undang, Hukum Acara, KUHP Belanda dan Baru, KUHPerdata, Perma, Sema, Inpres, Keppres dll

Peraturan dan Perundang - Undangan Download Gratis :

1. UU No. 12, Tahun 2011, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ;

2. UUD 45, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ;

4. KUHP Baru / Nasional UU No. 1 Thn 2023;

5. Undang-Undang Nomor 27, Tahun 2022, tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ;

6. RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura), Staatblad (Stb.) No. 227 Tahun 1927, Reglement Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura ;

7. Undang-Undang Nomor 19, Tahun 2016, Perubahan atas UU No. 11, Thn. 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ;

8. KUH PERDATA (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), BW (Burgerlijk Wetboek) Voor Indonesie ;

9. HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Staatsblad 1941 No.44 isi I.R. (Inlandsch Reglement) itu diperbaharui. dan mendapat nama baru: "Herzien Inlandsch Reglement", disingkat HIR. artinya "Reglemen Bumiputera (Indonesia) Yang Dibaharui" ;

10. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ( KUHAP ), Undang-Undang Nomor 8, Tahun 1981 ;

11. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2, Tahun 2015 Jo PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 4, Tahun 2019, Tentang GUGATAN SEDERHANA / CLAIM SIMPLE COURT ;

12. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ( Wetboek van Strafrecht ) ;

13. UU No. 41 Tahun 1999 (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 41 TAHUN 1999), TENTANG KEHUTANAN ;

14. UU No. 19, Tahun 2004, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 19 TAHUN 2004, TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41, TAHUN 1999, TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG ;

15. UU No. 18, Tahun 2013, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 18 TAHUN 2013, TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN ;

16. UU No. 5, Tahun 1960, Undang Undang No. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

17. PP No. 24, Tahun 2010, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 24 TAHUN 2010, TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN ;

18. UU No. 1, Tahun 1974, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, TENTANG PERKAWINAN ;

19. PP No. 2, Tahun 2008, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 2 TAHUN 2008, TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN ;

20. KOMPILASI HUKUM ISLAM ;

21. UU No. 18, Tahun 2003 & Anotasi MK, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 18 TAHUN 2003, TENTANG ADVOKAT & ANOTASI MAHKAMAH KONSTITUSI ;

22. UU No. 22, Tahun 2009, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 22 TAHUN 2009, TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ;

23. PP No. 80, Tahun 2012, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ;

24. UU No. 8, 2010, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 8 TAHUN 2010, TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ;

25 . UU No. 4, 2009, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 4 TAHUN 2009, TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ;

26. UU No. 3, 2020, UNDANG-UNDANG REPUBLIK I NDONESIA, NOMOR 3 TAHUN 2O2O, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9, TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ;

27. UU Darurat No. 12, 1951 Senjata Api, UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 12 TAHUN 1951, TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 ;

28. UU No. 31, 1999, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ;

29. UU No. 20, 2001, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 20 TAHUN 2001, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ;

30. UU No. 30, 2002, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 30 TAHUN 2002, TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) ;

31. UU No. 10, 2015, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 10 TAHUN 2015, TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) MENJADI UNDANG-UNDANG ;

32. UU No. 19, 2019, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 19 TAHUN 2019, TENTANG PERUBAHAN KEDUA (KE_2) ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002, TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) ;

33. UU No. 21, 2007, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 21 TAHUN 2007, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) ;

34. UU No. 42, 1999, UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 42 TAHUN 1999, TENTANG JAMINAN FIDUSIA ;

35. UU No. 11, 2020, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 11 TAHUN 2O2O, TENTANG CIPTA KERJA ;

36. KEPPRES No. 17, 2022, Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor : 17, Tahun 2022, Tentang PEMBENTUKAN TIM PEI{YELESAIAN NON-YUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT MASA LALU  ;

37. KEPPRES No. 4, 2023, Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor : 4 Tahun 2023, Tentang TIM PEMANTAU PELAKSANAAN REKOMENDASI PEI{YELESAIAN NON-YUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT ;

38. INPRES No. 2, 2023, Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor : 2 Tahun 2023, Tentang PELAKSANAAN REKOMENDASI PENYELESAIAN NON-YUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT ;

39. UU No. 06, 2014, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang DESA ;

40. PERMENDAGRI No. 67, 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67, Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 83, Tahun 2015 Tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN APARATUR DESA ;

41. PERDA LAMTIM No. 06, 2022, Peraturan Daerah Lampung Timur, Nomor 06, Tahun 2022, Tentang PERANGKAT DESA

42. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) KOMPILASI

43. PP Nomor 24, Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 24, Tahun 1997, Tentang PENDAFTARAN TANAH

44. PERDA LAMPUNG Nomor 16, Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMPROV LAMPUNG PADA PT. WAHANA RAHARDJA

45. PERDA LAMPUNG Nomor 15, Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMPROV LAMPUNG DALAM BENTUK SAHAM PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA, PT. WAHANA RAHARDJA DAN PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA

46. PERDA LAMPUNG Nomor 07, Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARDJA PROVINSI LAMPUNG MENJADI PEREROAN TERBATAS WAHANA RAHARDJA

47. PP Nomor 54, Tahun 2017, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

48. PERMENDAGRI Nomor 19, Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19, Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

49. PP Nomor 27, Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27, Tahun 2014, Tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

50. PP Nomor 28, Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 28, Tahun 2020 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

51. PERMENDAGRI Nomor 7, Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07, Tahun 2024, Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19, TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

52. UU Nomor 23, Tahun 2014, Undang Undang RI Nomor 23, Tahun 2014 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH

53. UU Nomor 40, Tahun 2007, Undang Undang RI Nomor 40, Tahun 2007 Tentang PERSEROAN TERBATAS (PT)

Demikian Terima Kasih, Semoga Bermanfaat.

Advocate Akmal, SH., ECIH

www.adv-akmal.legal